Aspek Informasi, Bolong Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19


Oleh: Roni Tabroni (Dosen Ilmu Komunikasi UMBandung)

Banyak pihak masih fokus pada isi perut sebagai dampak Pandemi Covid-19. Sembilan bahan pokok (Sembako) menjadi prioritas agar masyarakat tidak kelaparan. Dengan kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, hingga hilangnya beberapa bahan pokok akibat ditimbun manusia serakah, yang dianggap efektif adalah membagikan bahan makanan.

Pemerintah kemudian melakukan perencanaan dan aksi pembagian Sembako kepada masyarakat yang terdampak. Jadi yang menikmati program ini adalah fokus mereka yang terkena dampak secara ekonomi. Bahkan lembaga-lembaga sosial dan individu yang memiliki kepedulian pun kemudian turut berbagi rezeki kepada objek yang sama, yaitu yang terdampak secara ekonomi. 

Pada aspek yang lain, sesungguhnya publik tanpa kecuali megalami dampak pandemi Covid-19 ini dari sisi informasi. Jika orang yang terdampak secara ekonomi dianggap hanya sebagian saja, tetapi tidak ada manusia yang tidak terdampak secara informasi. Artinya, apa yang dianggap santunan, juga harusnya masuk pada aspek informasi. 

Penyebabnya adalah ketika setiap orang mengenyangkan perutnya, meningkatkan gizi makanannya, dianggapnya sudah memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan imun tubuh. Tetapi sebanarnya, jika psikis manusia terganggu, kejiwaannya terguncang, maka kesehatan juga akan terganggung. Dalam banyak kasus, banyak orang yang merasa terganggu secara kejiwaan karena mengkonsumsi informasi yang mencemaskan. 

Artinya, asupan gizi bukan hanya makanan, tetapi juga informasi. Semakin manusia membaca atau menonton berita, maka semakin turun imun mereka. Orang psikologi menganggap bahwa ada hubungan apa yang diterima secara informasi dengan daya tahan tubuh. Bahkan informasi tentang Covid-19 yang berlebihan, akan berakibat pada gejala yang sama dirasakan seseorang, padahal dia tidak sedang sakit. 

Kalau kita konfirmasi kepada para jurnalis yang memprodusi dan menyebarkan informasi, maka kita akan menemukan fakta yang cukup unik. Sebenarnya mereka menganggap dirinya sudah mengabarkan berita apa adanya. Apa yang disampaikan pemerintah terkait Covid-19, itulah yang disampaikan. Tidak ada pelintiran atau upaya untuk membesar-besarkan pandemi ini sehingga orang akan semakin ketakutan. 

Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika pemerintah sebagai sumber berita, justru menyebarkan konten-konten yang membuat masyarakat semakin tegang. Ada kecenderungan, informasi yang disebarkan tidak membuat publik semakin nyaman dan tenang. Di tengah pandemi, justru publik semakin ketakutan. 

Dalam beberapa diskusi, beberapa pakar menyampaikan terkait dengan keterbukaan informasi dari pemerintah. Keterbukaan ini konteksnya cukup banyak, mulai dari kejujuran, akurasi, juga kecepatan. Keterbukaan informasi juga bukan hanya data-data dan angka yang berjejer, termasuk juga kebijakan dan segala hal yang menjadi bagian dari keseriusannya dalam menangani pandemi ini. 

Banyak orang mungkin percaya bahwa Pemerintah bekerja dengan keras untuk menangani wabah ini, tetapi di tengah pekerjaannya itu ada bolong yang harus ditambal kaitannya dengan aspek informasi. Misalnya, beberapa hal yang bisa disoroti terkait ini, pertama; masalah keterbukaan informasi. Keterbukaan di sini adalah kejujuran, jangan sampai disampaikan sebagian dan disembunyikan sebagian, dengan motiv agar seolah-olah di negara ini tidak banyak yang terjangkit, atau agar terlihat kita baik-baik saja. Kejujuran informasi ini penting untuk menjadi panduan bagi semua pihak dalam melakukan aktivitas penanganan, termasuk para ahli statistik melakukan analisis ilmiah untuk memprediksi kapan Covid-19 ini berakhir. 

Kedua, kaitannya dengan kemampuan komunikasi dari para pejabat negara. Secara telanjang publik masih melihat statement-statement pejabat negara yang tidak jelas, asal-asalan, kontrapoduktif, bahkan bertentangan satu dengan lainnya. Publik juga aneh mengapa sampai terjadi antar Bupati saling ledek, Bupati mencaci Menterinya, lurah memarahi Gubernur, dan lain sebagainya. Ketidak mampuan komunikasi pada pejabat negara semakin membuat situasi semakin runyam. 

Ketiga, koordinasi antar lembaga negara perlu ditingkatkan. Antar kementrian perlu bekerjasama dan mengambil posisi pada tupoksinya. Sehingga tidak semua urusan Covid-19 ini diserahkan pada salah satu lembaga saja. Misalnya, dalam konteks komunikasi, dimana sekarang peran Kominfo? Sangat tidak terlihat. Padahal, pandemi ini memerlukan kepedulian, kerja bareng, dan semuanya saling berkordinasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Walaupun tidak menjadi gugus tugas tersendiri, aspek informasi menjadi Pekerjaan Rumah bagi pemerintah di tengah kebutuhan informasi yang sehat bagi masyarakat. Hal ini penting selain sebagai kepastian bagi masyarakat, juga sebagai pedoman pelaksanaan penanganan bagi pihak-pihak yang turut terlibat. 

Bekerjasama dengan media massa untuk menyalurkan informasi, pemerintah dapat menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk mengedukasi masyarakat. Ketika semua orang sudah panik dengan wabah, setidaknya, dengan pola informasi yang mengedukasi, masyarakat masih bisa mengambill hikmah, agar dirinya semakin dewasa dan lebih bijak menghadapi situasi ini. 

nusantarachannel

Nusantara Channel adalah media online yang terpercaya dan kreatif bagi kalangan Milenial di Nusantara #milenialmembaca

nusantarachannel has 81 posts and counting. See all posts by nusantarachannel